Peraturan Pemerintah Tahun 2004
Ditemukan 55 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
TATA CARA PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN HAKIM AD HOC PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL PADA MAHKAMAH AGUNG
|
|
PEMBINAAN JIWA KORPS DAN
KODE ETIK PNS
|
|
PELAKSANAAN UPAYA
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN LANJUT USIA
|
|
PERENCANAAN KEHUTANAN
|
|
PERLINDUNGAN HUTAN
|
|
PENCABUTAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2001 TENTANG TARIF ATAS PENERIMAAN BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN AGAMA
|
|
PENEAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT.
INHUTANI I
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INHUTANI II
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. INHUTANI III
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN IV (PT INHUTANI IV)
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)
|
|
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT
EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN II (PT INHUTANI II) DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT EKSPLOITASI DAN INDUSTRI HUTAN V (PT INHUTANI V)
|
|
MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
|
PERUBAHAN KELIMA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 145 TAHUN 2000 TENTANG KELOMPOK BARANG KENA PAJAK
YANG TERGOLONG MEWAH YANG DIKENAKAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
|
Halaman 3 dari 3
0 comments:
Post a Comment