Peraturan Pemerintah Tahun 2012
Ditemukan 116 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
USAHA JASA PENUNJANG TENAGA LISTRIK
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
|
SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA PADA OMBUDSMAN REPUBLIK
INDONESIA
|
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PRASARANA PERIKANAN SAMUDERA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT POS INDONESIA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR
INDONESIA
|
|
PERUBAHAN STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM NEGARA MELALUI PENERBITAN
SAHAM BARU PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT NINDYA KARYA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DIRGANTARA INDONESIA
|
|
PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN AVTUR UNTUK
KEPERLUAN ANGKUTAN UDARA LUAR NEGERI
|
|
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 56 TAHUN 2008
TENTANG PERUSAHAAN PENERBIT
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2005
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PELABUHAN INDONESIA IV
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERETA API INDONESIA
|
|
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LEMBAGA PENYELENGGARA PELAYANAN
NAVIGASI PENERBANGAN INDONESIA
|
|
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005
TENTANG PEMILIHAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH
|
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2008 TENTANG
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI
|
|
TATA CARA PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN DAN
PENINDAKAN PELANGGARAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
|
0 comments:
Post a Comment