Peraturan Pemerintah Tahun 2000
Ditemukan 155 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 98 TAHUN 1999 TENTANG PENGALIHAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN
KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN SELAKU RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) ATAU
PEMEGANG SAHAM PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DAN PERSEROAN TERBATAS
YANG SEBAGIAN SAHAMNYA DIMILIKI OLEH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KEPADA MENTERI
NEGARA PENANAMAN MODAL DAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA
|
|
PENGGABUNGAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT GARAM
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 1995 TENTANG ANGKUTAN UDARA
|
|
PENGURANGAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT TAMBANG
BATUBARA BUKIT ASAM
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT DANA TABUNGAN DAN ASURANSI PEGAWAI NEGERI
|
|
PERUSAHAAN JAWATAN (PERJAN)
|
|
K E P E L A U T A N
|
|
PERATURAN GAJI HAKIM
PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA DAN PERADILAN AGAMA
|
|
GAJI POKOK PIMPINAN DAN
HAKIM ANGGOTA MAHKAMAH AGUNG
|
|
TINGKAT KETELITIAN PETA
UNTUK PENATAAN RUANG WILAYAH
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KERTAS LECES
|
|
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 1998 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERTAMBANGAN DAN ENERGI DI BIDANG
PERTAMBANGAN UMUM
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN
|
|
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
JAYAPURA DARI KOTA JAYAPURA KE WILAYAH SENTANI DI KABUPATEN JAYAPURA
|
|
PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH
|
|
PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT
UNTUK KEPENTINGAN UMUM
|
|
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG BADAN PENYEHATAN PERBANKAN
NASIONAL
|
|
TIM GABUNGAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
|
|
PERLAKUAN PERPAJAKAN DI
KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU
|
Halaman 1 dari 8
0 comments:
Post a Comment