Peraturan Pemerintah Tahun 2013
Ditemukan 100 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN
|
|
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
|
|
TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI
LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH
|
|
TATA CARA PENILAIAN DAN PENETAPAN MITRA USAHA DAN PENGGUNA
PERSEORANGAN
|
|
PEMBERDAYAAN PETERNAK
|
|
PERUBAHAN NAMA IBU KOTA KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR DARI TANAH GROGOT MENJADI TANA PASER
|
|
KETELITIAN PETA RENCANA TATA RUANG
|
|
PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERIKANAN INDONESIA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)PT PERKEBUNAN NUSANTARA I
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA IX
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERKEBUNAN NUSANTARA XII
|
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2009 TENTANG POS
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM
MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT ASDP INDONESIA FERRY
|
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA
MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
|
|
TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH,
DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD
PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA
DALAM KAMPANYE PEMILU
|
|
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN
1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 1981
TENTANG ASURANSI SOSIAL PEGAWAI NEGERI SIPIL
|
Halaman 1 dari 5
0 comments:
Post a Comment