Peraturan Pemerintah Tahun 2002
Ditemukan 69 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG PENGALIHAN STATUS ANGGOTA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENJADI
PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2002
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 143 TAHUN 2000 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK
PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2000
|
|
PENETAPAN BESARNYA NILAI
JUAL KENA PAJAK UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
|
|
KESELAMATAN PENGANGKUTAN ZAT
RADIOAKTIF
|
|
PENGELOLAAN LIMBAH
RADIOAKTIF
|
|
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 1993 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT MERPATI NUSANTARA AIRLINES
|
|
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT INDOSAT Tbk.
|
|
PERUSAHAAN UMUM (PERUM)
DAMRI
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN LUAR NEGERI
|
|
TATA HUTAN DAN PENYUSUNAN
RENCANA PENGELOLAAN HUTAN, PEMANFAATAN HUTAN DAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN
|
|
DANA REBOISASI
|
|
MELAKSANAKAN LINTAS DAMAI
MELALUI PERAIRAN INDONESIA
|
|
HAK DAN KEWAJIBAN KAPAL DAN
PESAWAT UDARA ASING DALAM MELAKSANAKAN HAK LINTAS ALUR LAUT KEPULAUAN MELALUI
ALUR LAUT KEPULAUAN YANG DITETAPKAN
|
|
DAFTAR KOORDINAT GEOGRAFIS
TITIK-TITIK GARIS PANGKAL KEPULAUAN INDONESIA
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
|
|
PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
0 comments:
Post a Comment