Peraturan Pemerintah Tahun 2003
Ditemukan 64 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL
|
|
PEMBATALAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 29 TAHUN 1998 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.
DHARMA NIAGA DAN PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PANTJA NIAGA
DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA KE DALAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT CIPTA NIAGA
|
|
PENGENDALIAN JUMLAH KUMULATIF
DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA, DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH, SERTA JUMLAH KUMULATIF PINJAMAN PEMERINTAH PUSAT DAN
PEMERINTAH DAERAH
|
|
TATA CARA PERLINDUNGAN
TERHADAP SAKSI, PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, DAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA TERORISME
|
|
PENYERTAAN MODAL NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK BUMI DAYA,
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK DAGANG NEGARA, PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT BANK EKSPOR IMPOR INDONESIA DAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK PEMBANGUNAN INDONESIA SEBELUM MENGGABUNGKAN DIRI KE DALAM PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT BANK MANDIRI
|
|
PENJUALAN SAHAM MILIK NEGARA
REPUBLIK INDONESIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI
|
|
SUBSIDI DAN IURAN PEMERINTAH
DALAM PENYELENGGARAAN ASURANSI KESEHATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
PENERIMA PENSIUN
|
|
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN
BUTON DARI WILAYAH KOTA BAU-BAU KE PASARWAJO DI WILAYAH KABUPATEN BUTON
|
|
PERUSAHAAN UMUM KEHUTANAN
NEGARA (PERUM PERHUTANI)
|
|
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN
PERTAMBANGAN MINYAK DAN GAS BUMI NEGARA (PERTAMINA) MENJADI PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO)
|
|
TANDA KEHORMATAN
SATYALANCANA DHARMA NUSA
|
|
PENGHAPUSAN KOTA
ADMINISTRATIF KISARAN, KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT, KOTA ADMINISTRATIF
BATU RAJA, KOTA ADMINISTRATIF CILACAP, KOTA ADMINISTRATIF PURWOKERTO, KOTA
ADMINISTRATIF KLATEN, KOTA ADMINISTRATIF JEMBER, DAN KOTA ADMINISTRATIF
WATAMPONE
|
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA
|
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN HAKIM PERADILAN UMUM, PERADILAN TATA USAHA NEGARA, DAN PERADILAN
AGAMA SERTA JANDA/DUDANYA
|
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK
YATIM-PIATU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
|
|
PENETAPAN PENSIUN POKOK
PURNAWIRAWAN/WARAKAWURI ATAU DUDA, TUNJANGAN ANAK YATIM/PIATU DAN ANAK
YATIM-PIATU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
146 TAHUN 2000 TENTANG IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK TERTENTU
DAN ATAU PENYERAHAN JASA KENA PAJAK TERTENTU YANG DIBEBASKAN DARI PENGENAAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KANTOR MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
|
0 comments:
Post a Comment