Peraturan Pemerintah Tahun 2001
Ditemukan 85 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PEDOMAN PENYUSUNAN TATA
TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
|
PENGAMANAN DAN PENGALIHAN
BARANG MILIK/KEKAYAAN NEGARA DARI PEMERINTAH PUSAT KEPADA PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH
|
|
KEAMANAN DAN KESELAMATAN
PENERBANGAN
|
|
PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN
ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN
ATAU LAHAN
|
|
PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
DAN PEMBATALAN SURAT KEPUTUSAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI PADA BEKAS PROPINSI
TIMOR TIMUR
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT JASA RAHARJA
|
|
PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK
PENGHASILAN KEPADA WAJIB PAJAK YANG MELAKUKAN RESTRUKTURISASI UTANG USAHA
MELALUI LEMBAGA KHUSUS YANG DIBENTUK PEMERINTAH
|
|
PUPUK BUDIDAYA TANAMAN
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN GAS NEGARA
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT INDONESIA FARMA
|
|
INFORMASI KEUANGAN DAERAH
|
|
IMPOR DAN ATAU PENYERAHAN
BARANG KENA PAJAK TERTENTU YANG BERSIFAT STRATEGIS YANG DIBEBASKAN DARI
PENGENAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
|
|
PENUNDAAN KEMBALI BERLAKUNYA
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN
NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE)
DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM
|
|
PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN
UMUM KEHUTANAN NEGARA (PERUM PERHUTANI) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO)
|
|
PENGALIHAN STATUS ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL UNTUK MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
|
|
TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN URUSAN LOGISTIK
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KIMIA FARMA
|
|
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
|
Halaman 1 dari 5
0 comments:
Post a Comment