Undang-Undang Tahun 2014
Ditemukan 42 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 27 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
|
|
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
|
|
PERINDUSTRIAN
|
|
PENETAPAN PERATURAN
PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI MENJADI
UNDANG-UNDANG
|
|
APARATUR SIPIL NEGARA
|
|
DESA
|
|
PERDAGANGAN
|
|
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK KOREA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF KOREA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
|
|
PENGESAHAN PERJANJIAN ANTARA
REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA TENTANG BANTUAN HUKUM TIMBAL BALIK
DALAM MASALAH PIDANA (TREATY BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
REPUBLIC OF INDIA ON MUTUAL LEGAL ASSISTANCE IN CRIMINAL MATTERS)
|
|
PENGESAHAN INTERNATIONAL
CONVENTION FOR THE SUPPRESSION OF ACTS OF NUCLEAR TERRORISM (KONVENSI
INTERNASIONAL PENANGGULANGAN TINDAKAN TERORISME NUKLIR)
|
|
KEINSINYURAN
|
|
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN
ANGGARAN 2014
|
|
PENGESAHAN PERJANJIAN
EKSTRADISI ANTARA REPUBLIK INDONESIA DAN REPUBLIK INDIA (EXTRADITION TREATY
BETWEEN THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF INDIA)
|
|
PEMBENTUKAN KABUPATEN MUNA
BARAT DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
|
|
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON
TENGAH DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
|
|
PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON
SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA
|
|
MAJELIS PERMUSYAWARATAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
|
|
KESEHATAN JIWA
|
|
PENGESAHAN PERSETUJUAN
TENTANG KERJA SAMA INDUSTRI PERTAHANAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK TURKI (AGREEMENT ON DEFENSE INDUSTRY COOPERATION
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE
REPUBLIC OF TURKEY)
|
|
STANDARDISASI DAN PENILAIAN
KESESUAIAN
|
Halaman 1 dari 3
0 comments:
Post a Comment