Peraturan Pemerintah Tahun 2008
Ditemukan 89 Peraturan
Nomor
|
Tentang
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) DI BIDANG PENGELOLAAN ASET
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 1 TAHUN 2007 TENTANG FASILITAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK
PENANAMAN MODAL DI BIDANG-BIDANG USAHA TERTENTU DAN/ATAU DI DAERAH-DAERAH
TERTENTU
|
|
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG
TENTANG YAYASAN
|
|
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
54 TAHUN 2004 TENTANG MAJELIS RAKYAT PAPUA
|
|
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 1979 TENTANG PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI
SIPIL
|
|
BESARAN NILAI SIMPANAN YANG
DIJAMIN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
|
|
PENDIRIAN PERUSAHAAN
PENERBIT SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA INDONESIA I
|
|
TATA CARA PELAKSANAAN
HUBUNGAN DAN KERJA SAMA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
|
|
PENCABUTAN PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2000 TENTANG PENGGABUNGAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA KE DALAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT GARAM
|
|
PEMBUBARAN PERUSAHAAN
PERSEROAN (PERSERO) PT INDUSTRI SODA INDONESIA
|
|
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 48 TAHUN 1994 TENTANG PEMBAYARAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
|
|
NOMOR POKOK PENGUSAHA BARANG
KENA CUKAI
|
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERDAGANGAN
|
|
GURU
|
|
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
PEMERINTAH NOMOR 66 TAHUN 2007 TENTANG PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK
INDONESIA UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) DI BIDANG PEMBIAYAAN
INFRASTRUKTUR
|
|
REHABILITASI DAN REKLAMASI
HUTAN
|
|
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL
|
|
PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT PERUSAHAAN PENGELOLA ASET
|
|
PEMINDAHAN IBU KOTA
KABUPATEN PADANG PARIAMAN DARI WILAYAH KOTA PARIAMAN KE NAGARI PARIT
MALINTANG KECAMATAN ENAM LINGKUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN PROVINSI SUMATERA
BARAT
|
|
PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM NEGERI YANG BERTOLAK KE LUAR NEGERI
|
0 comments:
Post a Comment